Tiga Bupati Perbatasan Timor Bersatu Dorong Free Trade Zone di Perbatasan RI-RDTL

Pertama, kerja sama dalam penanganan dan pengolahan sampah di wilayah perbatasan.

Kedua, kerja sama peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan pasar-pasar yang ada dengan memanfaatkan skema free trade zone di kawasan perbatasan.

Ketiga, kerja sama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hal-hal ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat Indonesia yang tinggal di wilayah Belu, TTU, dan Malaka,” kata Stefanus.

Ia menjelaskan, hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) yang akan menyusun langkah-langkah teknis, termasuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).

Usulan kerja sama itu selanjutnya akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga pemerintah pusat agar mendapatkan dukungan kebijakan dan program pembangunan.

“Kami berharap tiga kabupaten di daerah perbatasan ini mendapat perhatian lebih karena wilayah ini merupakan show window Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste,” ujarnya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.