Timorpedia.com- Rapat itu berlangsung tanpa gegap gempita. Tidak ada peluncuran program baru ataupun pengumuman proyek bernilai miliaran rupiah. Namun, selama dua hari, Selasa-Rabu (13-14 Januari 2026), para kepala organisasi perangkat daerah, kepala puskesmas, hingga jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Malaka dikumpulkan dalam satu agenda yang justru menyentuh persoalan paling mendasar: bagaimana daerah ini bertahan ketika uang dari pusat tak lagi mengalir sebesar sebelumnya.
Di ruang rapat itulah Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS), memulai apa yang ia sebut sebagai pembenahan sistem Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pilihannya cukup jelas. Ketika pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, daerah tidak lagi bisa menggantungkan pembangunan hanya pada dana transfer.
Selama bertahun-tahun, struktur APBD Malaka memang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Sekitar 91 persen pendapatan daerah berasal dari transfer pemerintah pusat. PAD hanya menyumbang sekitar delapan persen, sedangkan satu persen lainnya berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.














