Komposisi itu menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah belum benar-benar berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri. Setiap perubahan kebijakan di Jakarta akan langsung memengaruhi kemampuan pemerintah daerah membiayai pelayanan publik maupun pembangunan.
Karena itulah, rapat tersebut bukan sekadar membahas target penerimaan daerah. Yang sedang dibicarakan sesungguhnya adalah perubahan cara birokrasi memandang sumber pendapatan pemerintah.
“Situasi ini menuntut perubahan cara kerja. Penguatan PAD bukan hanya soal meningkatkan pendapatan, tetapi juga membenahi sistem, tata kelola, dan komitmen seluruh perangkat daerah,” kata SBS di hadapan peserta rapat.
Kalimat itu menjadi penanda perubahan orientasi kebijakan. Selama ini, urusan PAD sering dipersepsikan sebagai tanggung jawab perangkat daerah tertentu. Kini, seluruh OPD diminta ikut memetakan dan mengelola potensi penerimaan sesuai kewenangannya.
Untuk mendukung agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Malaka menggandeng Dr. James Adam David sebagai konsultan dalam penyusunan sistem optimalisasi PAD. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memilih memperbaiki fondasi tata kelola terlebih dahulu sebelum menetapkan target-target penerimaan yang lebih tinggi.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
