Rapat pemantapan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, para asisten, Inspektur Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Bapperida, pimpinan OPD pengelola PAD, kepala puskesmas, serta Tim Pendamping Pembangunan Kabupaten Malaka.
Namun, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah rapat berakhir. Reformasi fiskal bukan pekerjaan yang selesai dengan penyusunan dokumen atau pendampingan konsultan. Ia menuntut perubahan budaya birokrasi, disiplin pengelolaan data, serta keberanian mengevaluasi sistem yang selama ini berjalan apa adanya.
Bagi SBS, keberhasilan agenda ini kelak bukan hanya diukur dari meningkatnya angka PAD dalam APBD. Yang lebih penting adalah apakah Kabupaten Malaka mampu mengurangi ketergantungannya pada dana transfer dan membangun kapasitas fiskal yang lebih mandiri. Di tengah kebijakan efisiensi nasional, itulah pertaruhan terbesar pemerintah daerah hari ini.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
