Pendekatan tersebut menjadi menarik karena persoalan PAD di banyak daerah sering kali bukan semata rendahnya aktivitas ekonomi. Sebagian potensi justru hilang akibat lemahnya pendataan, administrasi yang belum terintegrasi, rendahnya pengawasan, hingga belum optimalnya pemanfaatan aset pemerintah.
Karena itu, SBS meminta optimalisasi PAD dilakukan berbasis data, bukan sekadar asumsi. Setiap OPD, termasuk sektor pelayanan seperti puskesmas dan unit teknis lainnya, diminta mengidentifikasi seluruh sumber penerimaan yang selama ini belum terdokumentasi secara baik.
Di sisi lain, reformasi ini juga mengandung konsekuensi politik. Ketika ruang fiskal menyempit, kepala daerah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah: memangkas belanja, mencari sumber pendapatan baru, atau membangun sistem yang mampu menutup kebocoran penerimaan. Pemerintah Kabupaten Malaka tampaknya memilih opsi ketiga.
Pilihan itu relatif lebih aman secara sosial karena tidak bertumpu pada penambahan beban bagi masyarakat. Fokusnya diarahkan pada pembenahan tata kelola, peningkatan kepatuhan administrasi, digitalisasi pelayanan, serta optimalisasi aset daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap kas daerah.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.














