Aloysius Werang mengutarakan,kartu kredit Indonesia ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi digital dan meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja pemerintah daerah.
“Dan ini adalah bagian dari inovasi daerah dalam rangka menjawabi digitalisasi sehingga kedepan diharapkan semua transaksi keuangan daerah bukan lagi tunai tapi non-tunai,” ungkapnya.
Lanjutnya, penerapan kartu kredit Indonesia ini bukanlah hal yang baru tapi hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia sudah mengimplementasikannya.
“Tapi untuk level NTT mungkin Malaka urutan kesekian dalam menggunakan kartu kredit Indonesia ini. Oleh karena itu sebagai langkah awal kita coba menerapkan pada tiga OPD yaitu Bagian Umum Setda Malaka yaitu untuk menangani(handle)belanja-belanja Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Dewan dan BPKPD.Jadi,target kita kedepan semua OPD yang ada. Namun, disisi lain kita juga tetap memperhatikan intensitas keuangan itu sendiri,”ujarnya.
Pada kesempatan itu, Alo juga menyampaikan terimakasih kepada managemen Bank NTT Cabang Betun yang sudah berkolaborasi dalam membangun digitalisasi secara transparan dan akuntabel.
