Meski demikian, wacana penerapan WFO, WFH, dan WFA masih berada pada tahap pembahasan internal. Pemerintah Kabupaten Malaka belum menetapkan bentuk final, mekanisme pelaksanaan, maupun kategori ASN yang nantinya dapat menjalankan pola kerja fleksibel tersebut.
Jawaban atas pertanyaan itu diperkirakan akan muncul setelah workshop internal selesai digelar. Hasilnya, menurut SBS, akan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers. Di situlah akan terlihat apakah Malaka benar-benar menjadi salah satu daerah yang berani mengubah pola kerja birokrasi, atau hanya melakukan penyesuaian terbatas terhadap sistem yang sudah berjalan selama ini.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.













