Guru Besar Udayana Bongkar Cacat Hukum Insentif Adat, Bupati SBS Tampil sebagai Solusi

Menurutnya, upaya yang dilakukan SBS bukan sekadar melanjutkan kebijakan lama, melainkan mengoreksi fondasi hukumnya melalui penyusunan peraturan bupati (Perbup) yang berbasis kajian akademis/ilmiah.

“SBS hadir sebagai solusi. Ia tidak membiarkan kesalahan itu berlanjut, tetapi memilih memperbaiki dasar hukumnya agar kebijakan ini sah, kuat, dan tidak bermasalah di kemudian hari,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa langkah perbaikan tersebut tidak boleh ditarik ke ranah pemidanaan terhadap kebijakan masa lalu, melainkan harus dipahami sebagai proses pembenahan sistem.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.