SBS: ASN Wajib Netral dan Tidak Boleh Terlibat Dalam Politik Praktis

“Boleh mengikuti proses politik sesuai aturan mainnya, tetapi jangan melanggar ketentuan. Dampaknya tidak baik bagi daerah dan bagi karier ASN sendiri,” katanya.

Politik Berakhir, Pembangunan Dimulai

SBS mengatakan,momentum satu tahun kepemimpinan SBS–HMS seharusnya tidak berhenti pada seremoni. Peristiwa tersebut harus menjadi ruang evaluasi sekaligus momentum memperbarui komitmen seluruh elemen pemerintahan untuk membangun Malaka.

Ia mengajak ASN dan seluruh masyarakat meninggalkan perbedaan politik setelah tahapan Pilkada selesai dan kembali memusatkan perhatian pada agenda pembangunan.

“Politik sudah selesai. Sekarang mari kita bergandengan tangan membangun daerah ini demi percepatan kemakmuran rakyat Kabupaten Malaka,” ujar SBS.

Menurut dia, pemerintahan membutuhkan birokrasi yang solid, profesional, dan bekerja berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan politik kelompok tertentu.

Netralitas sebagai Fondasi Birokrasi

Penegasan mengenai netralitas ASN menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malaka.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.