2. Menjadwalkan Rapat Koordinasi Bersama.Kedua DPRD sepakat untuk menjadwalkan rapat koordinasi secara berkala guna menyatukan langkah, memperkuat komunikasi, serta memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana.
3. Rapat Bersama Gubernur NTT dan Tim Kerja.DPRD Belu dan Malaka juga akan melakukan rapat bersama Gubernur NTT beserta tim kerja terkait guna membahas dukungan pemerintah provinsi terhadap percepatan pembentukan kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan.
4. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)Penyusunan Perda menjadi salah satu poin penting yang dibahas. Regulasi daerah dinilai sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam mendukung pengembangan kawasan perdagangan bebas dan investasi di daerah perbatasan.
5. Pengintegrasian KPBPB dalam RKPD Perubahan Tahun 2026.Kedua DPRD sepakat mendorong pengintegrasian program KPBPB ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2026 agar program tersebut memiliki arah kebijakan dan dukungan anggaran yang jelas.
