Menurut dia, ancaman tersebut membuat warga tidak memiliki keberanian untuk menolak.
“Sebagai masyarakat kecil, kami terpaksa menerima karena takut. Padahal pemotongan itu sangat merugikan kami sebagai penerima BLT,” ujarnya.
Pengakuan serupa disampaikan Maria Neno Tafuli. Ia mengaku menandatangani persetujuan bukan karena rela, melainkan karena merasa berada dalam posisi yang tidak memiliki pilihan.
“Sebagai warga, kami takut dengan ancaman seperti itu, sehingga harus merelakan BLT kami dipotong satu bulan, walaupun dalam hati kami tidak terima,” ungkap Maria.
Kepala Desa Akui Pemotongan, Bantah Ada Paksaan
Dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan WhatsApp pada Minggu (8/2/2026), Kepala Desa BoEn, Viktor Nasi Ato, membenarkan adanya pemotongan BLT dan berbagai tunjangan selama satu bulan. Namun, ia membantah tudingan bahwa persetujuan warga diperoleh melalui tekanan.
“Saya tidak menekan mereka. Penandatanganan dokumen persetujuan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari kepala desa atau pihak mana pun,” kata Viktor.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.














