Sementara HMS memimpin pelantikan 34 pejabat administrator dan pengawas yang tersebar pada berbagai organisasi perangkat daerah. Mereka mengisi posisi-posisi teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan, mulai dari bidang keuangan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, kebencanaan, hingga komunikasi publik.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa penataan birokrasi tidak hanya menyentuh level pengambil kebijakan, tetapi juga lapisan operasional yang akan menerjemahkan program pemerintah di lapangan.
Menariknya, pelantikan dilakukan di kawasan Pantai Abudenok, bukan di aula kantor pemerintahan sebagaimana lazimnya. Pemilihan lokasi terbuka memberi kesan bahwa pemerintah ingin menghadirkan birokrasi yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menghadirkan suasana berbeda dalam momentum konsolidasi aparatur sipil negara.
Namun, ukuran keberhasilan penataan birokrasi tidak berhenti pada prosesi pelantikan. Tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah para pejabat menjalankan tugas. Publik akan menilai apakah rotasi dan promosi jabatan ini mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendukung visi pembangunan yang selama ini diusung pasangan SBS-HMS.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
